Kalurahan BANJAREJO
Kapanewon TANJUNGSARI
Kabupaten GUNUNGKIDUL
PADANGAN BANJAREJO TANJUNGSARI
Perubahan Nomenklatur Kecamatan dan Desa
Admin -S- 09 Juli 2020 10:57:38 WIB
BANJAREJO ( SIDA ) Undang-undang no 13 tahun 2012 menjadi salah satu bagian penting dari proses dan perjalanan panjang keistimewaan Yogyakarta. Setelah disahkannya undang-undang tersebut, perlahan namun pasti beberapa poin penting yang mengatur tentang mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah, Pertanahan, Kebudayaan serta tata ruang di Yogyakarta dapat direalisasikan.
Pada tahun 2019 silam, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Pergub No. 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, Pergub ini merupakan implementasi dari Perdais tahun 2018. Beberapa inti dari Pergub tersebut adalah peraturan tentang perubahan nomenklatur Kecamatan dan Desa di Kabupaten/Kota.
Perubahan nomenklatur tersebut akan menyerupai struktur organisasi kerajaan Nagari Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Penamaan kecamatan dan kelurahan di kabupaten nanti akan berbeda dengan di kota. Paniradya Pati DIY. Kecamatan yang ada di kota berubah nama menjadi Kemantren dan Camat berubah menjadi Mantri Pamong Praja, sedangkan Sekretaris Camat menjadi Mantri Anom. Sedangkan di Kabupaten, Kecamatan berubah menjadi Kapanewon dengan jabatan Camat diubah menjadi Panewu diikuti dengan Sekertaris Camat menjadi Panewu Anom. Penamaan struktural di kecamatan baik kota maupun Kabupaten juga diubah, Sie Pemerintahan menjadi Jawatan Praja, Sie Ketentraman dan Ketertiban menjadi Jawatan Keamanan, Sie Perekonomian dan Pembangunan menjadi Jawatan Kemakmuran, Sie Kesejahteraan Masyarakat menjadi Jawatan Sosial, Sie Pelayanan Umum menjadi Jawatan Umum.
Di tingkat Kalurahan kota tidak mengalamai perubahan, sedangkan desa-desa di Kabupaten mengalami perubahan. Kepala Desa diubah menjadi Lurah , Sekretaris Desa menjadi Carik, Sie Pemerintahan menjadi jagabaya, Sie Pelayanan menjadi kamituwa, sie Kesejahteraan menjadi Ulu-ulu, Kaur keuangan mejadi Danarta, Kaur Tata usaha dan Umum menjadi Tata Laksana dan Kaur Perncanaan mejadi Pangripta. Sebutan untuk Perangkat Desa juga diubah mejadi Pamong Kalurahan.
Akan tetapi Pergub tersebut tidak mengubah kodifikasi desa dan struktur apa pun, seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. KTP dan KK yang mencantumkan nama kalurahan dan kecamatan tetap seperti dahulu atau tidak berubah.
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Media Sosial
Statistik Kunjungan
| Hari ini |     |
| Kemarin |    |
| Pengunjung |      |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
